Kebijakan Satu Anak Picu 360 Juta Kasus Aborsi di Tiongkok

jpnn.com - Tiongkok telah mencabut kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1979. Namun, luka batin karena kebijakan kontroversial tersebut begitu membekas bagi mayoritas penduduk. Mereka dipaksa melakukan aborsi dan sterilisasi hingga diancam hukuman penjara.

 ------------------

Istri Sun Hui baru melahirkan anak perempuan berusia kurang dari setahun ketika pemerintah Tiongkok mengumumkan pemberlakuan kebijakan satu anak. Saat itu perasaannya campur aduk. Sebab, dia ingin menambah momongan. Namun, hal tersebut tentu tidak mungkin.

''Kami tidak diperbolehkan merasakan sesuatu. Partai berbicara dan kami adalah anggota partai. Kami adalah kader. Jadi, kami harus mendengarkan,'' ujar Sun yang kini berusia 67 tahun. Sejak itu pula Sun dan banyak penduduk Tiongkok lainnya harus mengubur keinginan mereka untuk memiliki dua anak.

Padahal, bagi penduduk Tiongkok, satu anak sangatlah tidak menguntungkan. Mereka menyebutnya 4-2-1. Empat kakek nenek dan dua orang tua yang bergantung pada satu anak. Mereka kian merana ketika anak satu-satunya yang dimiliki ternyata meninggal lebih dulu. Hilangnya satu-satunya harapan itu kerap membuat para orang tua mengalami penderitaan batin yang luar biasa.

Pemerintah Tiongkok menerapkan aturan yang sangat ketat agar tidak ada yang melanggar. Seorang pegawai negeri sipil yang melanggar dan memiliki dua anak akan dipecat. Bukan hanya dia, seluruh unit di tempatnya bekerja akan mendapat hukuman. Dengan demikian, pelanggar akan dibenci dan dimusuhi seluruh koleganya. ''Kamu menjadi sansak bagi semua orang,'' tegasnya.

Hal senada diungkapkan Nanny Shi Xinmei, 51, yang tinggal di Kota Zhumadian, Provinsi Henan. Sejak aturan satu anak diberlakukan, petugas khusus akan datang tanpa pemberitahuan beberapa bulan sekali ke rumah-rumah penduduk. Mereka mengecek setiap perempuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan yang sengaja disembunyikan. Jika ada perempuan yang telah memiliki anak dan diketahui hamil, dia akan langsung dipaksa menggugurkan kandungannya.

''Beberapa telah hamil 6-8 bulan. Tidak ada yang bisa kami bantu. Pejabat di kota kami kejam dan korup,'' ujarnya.