Kebijakan SBY Dianggap Belum Mengarah Swasembada Pangan

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Aris Yunanto mengatakan secara umum kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang belum mengarah kepada swasembada pangan apalagi kedaulatan pangan.

"Masih sangat jauhlah, kalau kita menyimpulkan pemerintahan sekarang akan mengarah kepada sawsembada pangan, apalagi kedaulatan pangan. Masih jauh itu," kata Aris Yunanto, dalam dikusi bertema "Menjaga Ketahanan Pangan", di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (6/9).

Bahkan yang terjadi sebaliknya. Menurut dia, pada periode kepemimpinan SBY kebijakan pangannya justru mengarah kepada liberalisasi pangan di bawah tekanan IMF. "Tidak saja utang yang kita impor, beras, kedele, cabe, lele bahkan sebentar lagi garam juga akan diimpor," ujarnya.

Upaya yang sungguh-sungguh untuk kita menuju kedaulatan pangan justru terjadi pada era Pemerintahan Soeharto. "Soeharto tidak saja memberikan perhatian penuh terhadap petani. Pasar pangan pun dia lindungi dengan cara mengoptimalisasi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pengendali pasar pangan dalam negeri," ungkapnya.

Pada era Pemerintahan Soeharto pula kita dengan bangganya bisa mendapatkan berbagai alat-alat produksi pertanian produk Indonesia secara mudah. "Era sekarang semua alat-alat produksi pertanian dan pangan serba impor dan pemerintah bangga dengan impor itu," imbuhnya.

Demikian juga halnya gejolak harga pangan yang pasti terjadi pada setiap memasuki Ramadan dan Idul Fitri. "Akal sehat kita yakin bahwa hal tersebut bisa diantisipasi karena peristiwa pasti terjadi secara berkala. Namun pemerintah tidak mengantisipanya karena rumusan jawab terhadap fenomena tersebut sudah baku, yakni impor," ujar Aris Yunanto. (fas/jpnn)