Kebijakan Sekolah Lima Hari Dibatalkan? Seskab: Tanya Mendikbud

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung tidak mau berkomentar banyak soal kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan.
Termasuk ketika disinggung soal informasi bahwa kebijakan itu telah dibatalkan atas permintaan Presiden Joko Widodo, sebagaimana diungkap Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dalam pernyataan tertulis yang beredar di kalangan wartawan, Rabu (14/6).
"Nanti tanya Pak Mendikbud aja. Tanya mendikbud," kata Pramono di kompleks Istana Negara. (fat/jpnn)
Berikut pernyataan tertulis Sekjen PBNU melalui pesan elektronik yang beredar di kalangan wartawan:
Ikhbar tenang FDS (full day school):
Sejak kemarin sy sdh berkomunikasi dg istana, terkait FDS. Kita sampaikan hal2 yg menjadi keberatan kita, mengingat sistem pengajaran pendidikan keagamaan (madin) yg selama ini telah berlangsung.
*Alhamdulillah, baru saja mendapat kepastian informasi dari Menseskab, Pramono Anung, yg sdh berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Presiden RI Jokowi telah meminta Mendikbud utk membatalkan FDS.*
Terimakasih atas ikhtiar dan doa semuanya.
Demikian, semoga bermanfaat.
Salam.
Helmy Faishal Zaini
Sekjen PBNU
Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung tidak mau berkomentar banyak soal kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Muhammadiyah Jakarta Minta Izin kepada Pramono Terkait Pembangunan Universitas
- Pram dan Rano Karno Melepas 15 Ribu Pemudik, 4 Bus Khusus Disabilitas
- 2 Reservoir Komunal Milik PAM Jaya Beroperasi, Alirkan Air ke 2.367 Keluarga
- Pramono Anung Bagikan 300 Ribu Kartu Air Sehat kepada Warga Kurang Mampu
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ