Kebijakan soal Guru Perlu Desain Ulang

JAKARTA - Lahirnya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dinilai memberikan posisi yang lebih terhormat kepada guru sebagai tenaga professional. Itu tertuang dalam pasal 2 ayat (1) bahwa guru sebagai tenaga professional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

“UU ini juga telah menempatkan guru sangat strategis sebagai ujung tombak lahirnya generasi bangsa yang cerdas, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata anggota Poksi PKS DPR RI, Akbar Zulfakar, kepada INDOPOS (grup JPNN), kemarin (25/11).

Menurut dia, UU ini juga telah menetapkan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Misalnya kualifikasi akademik, berbagai kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogik sampai kepada kompetensi professional. “UU ini pun sudah memberikan ruang yang terbuka untuk peningkatan kapasitas guru dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir (Pasal 32 ayat (1),” katanya. 

Namun, kata Akbar lagi, ada realitas bahwa  masih banyak guru yang tidak atau belum memiliki kriteria sebagaimana yang diharapkan dalam UU itu, apalagi kriteria sebagai pembangun peradaban ummat. “Kita masih menyaksikan, banyak guru yang masih memiliki paradigma lama dalam mengajar, menjadikan peserta didik sebagai obyek penderita,” bebernya.