Kebijakan Surat

Saya tidak tahu surat yang dari PPATK diteruskan ke bagian apa. "Kepada" - nya pasti ke menteri keuangan.

Akan tetapi, apakah benar-benar diteruskan ke menteri (lewat sekretaris menteri) terserah kebijakan administrasi di situ.

Kalaupun sampai ke sekretariat menteri, apakah berhenti di sekretaris atau lanjut ke meja menteri.

Bisa saja di sekretaris menteri dipilah-pilah lagi. Mana yang harus sampai meja menteri dan mana yang cukup diserahkan ke direktorat tertentu.

Saya khawatir surat PPATK dianggap surat rutin dan tidak sampai terbaca oleh menkeu. Tentu itu tidak masalah sepanjang memang sudah bisa diselesaikan di alamat tersebut.

Masalahnya pencucian uang termasuk korupsi yang berat. Dimusuhi di seluruh dunia.

Ketika sampai Kemenkeu masih menyisakan pertanyaan: dalam hal ada kecurigaan pencucian uang siapa yang harus menangani. Kalau kaitannya dengan pajak tentu direktorat pajak.

Persoalannya: selamat apakah cukup dianggap pelanggaran perpajakan. Yang kalau dibayar dianggap selesai.