Kebudayaan Perlu Mendapat Perhatian Khusus di Luar Bayang-bayang Pendidikan yang Dominan

Kebudayaan Perlu Mendapat Perhatian Khusus di Luar Bayang-bayang Pendidikan yang Dominan
Wayang kulit, salah satu kebudayaan Indonesia (Ilustrasi) Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam menumbuhkan kebudayaan di Indonesia adalah konsepsi, bahwa kebudayaan bukanlah prioritas nasional yang mendesak.

Meski narasi bahwa pentingnya kebudayaan sudah banyak digaungkan, tetapi langkah nyata untuk mendukungnya masih minim.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam diskusi Kultur Wawas bersama Hilmar Farid bertajuk Menjawab Tantangan Masa Depan Kebudayaan Indonesia.

“Namun, tantangan yang lebih kompleks muncul dalam dua spektrum yang berbeda. Pertama, ada pandangan bahwa kebudayaan harus dikomersialisasikan untuk dapat berkembang. Kedua, muncul juga yang meyakini bahwa seni harus murni demi meningkatkan peradaban. Namun, debat mengenai hal ini harus diatasi karena keduanya sama-sama penting,” tutur Nadiem.

Untuk itu menurutnya pentingnya memiliki institusi independen yang mampu mengelola dan mengorkestrasikan ekosistem kebudayaan dengan baik menjadi sorotan utama dalam mewujudkan visi kebudayaan yang kokoh.

“Adanya institusi independen baik dalam bentuk badan atau kementerian yang memiliki kewenangan dan anggaran yang memadai menjadi kunci dalam mengelola kebudayaan sebagai peningkatan peradaban dan memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia ke depan. Hal ini mampu mempercepat proses birokrasi dan pembuatan keputusan sehingga laju pertumbuhan kebudayaan di Indonesia dapat lebih cepat,” tutur Nadiem.

Seni dan budaya tidak bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa dampak ekonomi yang positif bagi pelaku dan komunitasnya.

Terlebih, tujuan seni dan budaya juga tidak semata-mata untuk mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga memiliki nilai-nilai tak terukur yang penting bagi perkembangan suatu bangsa.

Peraturan birokrasi perlu disempurnakan agar institusi kebudayaan dapat beroperasi secara independen dan responsif terhadap perubahan dengan lebih cepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News