Kebudayaan Perlu Mendapat Perhatian Khusus di Luar Bayang-bayang Pendidikan yang Dominan

Oleh karena itu, perlu ada peran pemerintah dan juga filantropis yang memberikan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid menilai, kebudayaan perlu mendapat perhatian khusus di luar bayang-bayang pendidikan yang dominan.
Peraturan birokrasi perlu disempurnakan agar institusi kebudayaan dapat beroperasi secara independen dan responsif terhadap perubahan dengan lebih cepat.
“Contoh nyata perubahan yang menuju arah ini adalah pendirian Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola museum, yang akan diluncurkan pada Mei mendatang. Langkah ini menunjukkan upaya dalam melibatkan talenta profesional di luar agar ekosistem kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang. Sebelumnya, kita juga memiliki Bekraf yang dapat fokus untuk mengelola sektor pariwisata sehingga dapat lebih maju dan berkembang,” kata Hilmar.
Dengan memperkuat institusi independen dalam mengelola kebudayaan, Indonesia dapat membangun visi ke depan yang kuat dan berkelanjutan. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang.(chi/jpnn)
Peraturan birokrasi perlu disempurnakan agar institusi kebudayaan dapat beroperasi secara independen dan responsif terhadap perubahan dengan lebih cepat.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Algonova Bantu Asah Keterampilan Anak-anak Sejak Dini
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dipersiapkan dengan Baik
- Kemnaker dan Kemendikdasmen Teken MoU Sinkronisasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan
- Verrell Bramasta: Pendidikan Adalah Kunci untuk Menciptakan Generasi Unggul
- Gen Z Didorong Melek Finansial melalui Edukasi dan Inovasi Digital