Kebun Binatang Ini Rugi Rp 1 Miliar

SURABAYA - Permasalahan pelik yang melanda Kebun Binatang Surabaya (KBS) berdampak langsung pada keuangan perusahaan daerah taman satwa (PDTS). Badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola KBS itu menyebut menderita kerugian Rp 1,011 miliar pada 2014.

Kasus yang sempat menghebohkan KBS memang cukup banyak selama 2014. Mulai kematian harimau jantan Michael yang ditemukan tergantung hingga kasus pertukaran satwa yang telah masuk ranah pidana.

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PDTS KBS Fuad Hassan menuturkan, tiket yang terjual tidak mencukupi biaya operasional.

Selama ini penghasilan terbesar KBS memang berasal dari tiket seharga Rp 15 ribu. Rata-rata pendapatannya dalam sebulan Rp 1,2 miliar, sedangkan biaya operasional membutuhkan Rp 1,7 miliar. ''Biaya operasionalnya memang tinggi,'' ungkapnya kemarin.

Fuad menyatakan, saat ini direksi beserta seluruh karyawan KBS berbenah diri sehingga persoalan satu demi satu tertangani. ''Kami terus berbenah agar pengunjung lebih senang datang ke KBS,'' imbuhnya.

Pria asal Aceh itu menuturkan bahwa kerugian yang didera itu ditutupi dari dana penyertaan modal yang diberikan pemkot. Pada 2014, pemkot menyertakan modal Rp 10 miliar. Dana tersebut hanya terpakai Rp 1 miliar. Sisanya, Rp 9 miliar, memang tidak diberikan lagi kepada pemkot. Tetapi, disimpan direksi PDTS KBS untuk pembenahan sarana dan prasarana.

Tahun ini pemkot juga akan menggelontorkan dana penyertaan modal Rp 10 miliar terhadap KBS. Dana tersebut merupakan bagian dari Rp 54 miliar yang akan diberikan pemkot sesuai dengan perda tentang PDTS KBS secara bertahap. Dana yang sudah diberikan pada 2013 Rp 5,174 miliar dan pada 2014 Rp 10 miliar.

Fuad mengungkapkan, dana penyertaan modal itu akan dipergunakan untuk membangun aneka sarana dan prasarana yang dibutuhkan KBS. Direksi yakin, bila kondisi KBS lebih bagus, tentu pengunjung semakin banyak. Pada tahun ini, mereka akan membangun kandang, jalan paving, dan pintu otomatis. ''Kami akan perbanyak lagi kamera pengawas,'' ujar dia.

Pembangunan itu tentu tidak bisa mengandalkan dana dari pendapatan tiket pengunjung. Memang sempat ada wacana untuk menaikkan tiket dari Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu untuk menunjang biaya operasional yang tinggi. Namun, keinginan tersebut tidak direstui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (jun/ayi/mas)