Kebutuhan Listrik Bakal Tumbuh 8,8 Persen per Tahun
jpnn.com - SURABAYA – Keberadaan Kejaksaan dianggap penting untuk mengawal program listrik 35 ribu megawatt (mw). Jika tidak dikawal dengan baik, program tersebut rentan masalah hukum.
Direktur Bisnis Regional PLN Jatim dan Bali Amin Subekti menyatakan, bantuan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4) sangat penting.
Baik di pusat maupun di daerah. TP4 diharapkan memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum. ’’Sebab, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bukan hanya tanggung jawab PLN,’’ katanya kemarin (14/6).
Selain mengawal soal hukum, PLN mengandalkan TP4 untuk menjadi mitra diskusi serta mengesahkan dokumen dalam setiap tahapan program pembangunan. Pengesahan tersebut dilakukan mulai perencanaan sampai pelaksanaan kontrak pembangunan. Kemarin PLN telah menyosialisasikan TP4 kepada pegawai PLN di kantor unit PLN Regional se-Jawa dan Bali.
Amin membeberkan, dalam lima tahun ke depan, kebutuhan listrik akan tumbuh rata-rata 8,8 persen per tahun. ’’Sesuai RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik) 2015–2024, pada akhir 2019, rasio elektrifikasi ditarget 97,4 persen,’’ ungkapnya.
Inti pembangunan yang akan dilaksanakan PLN pada periode 2015–2024 di regional se-Jawa dan Bali adalah pembangkit dengan total kapasitas 37.115 mw dan panjang transmisi 18.471 kilometer sirkuit (kms).
’’Kapasitas gardu induk 106.096 megavolt ampere (mva) dan kami juga akan menambah pelanggan mencapai 11.317 pelanggan,’’ ujar Amin. (rin/jos/jpnn)
SURABAYA – Keberadaan Kejaksaan dianggap penting untuk mengawal program listrik 35 ribu megawatt (mw). Jika tidak dikawal dengan baik, program
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gaga Food Luncurkan Program Afiliasi dengan Potensi Omzet Miliaran Rupiah
- Penghargaan Upakarti 2024, Dorongan Baru untuk Pemberdayaan IKM
- JeumPAY, Aplikasi Karya Anak Muda Aceh Resmi Diluncurkan
- PTPN Rilis Varietas Kultur Jaringan Kelapa Sawit dengan Potensi CPO Tinggi
- Pertamina Patra Niaga Pastikan Kesiapan Satgas Nataru di Wilayah JBB
- Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Prabowo Memastikan Transisi Energi Inklusif