Kecamatan Baru Setelah 1 Agustus 2012 Tak Diakui Pemerintah Pusat

JAKARTA - Pemerintah pusat tak akan mengakui pemekaran kecamatan dan kelurahan/desa yang dilakukan setelah 1 Agustus 2012. Demi tertibnya proses administrasi kependudukan dan Pemilu 2014, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mau memberi kode wilayah kecamatan maupun kelurahan baru.

"Kita sudah minta moratorium pemekaran kecamatan, dan kita sudah surati semua daerah agar tidak melakukan pemekaran desa kelurahan," kata Mendagri Gamawan Fauzi di kantornya, Selasa (28/8).

Moratorium pembentukan kecamatan dan kelurahan itu juga tertuang dalam kesepakatan rapat antara Mendagri dengan KPU dan Bawaslu yang digelar di Kemendagri, hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnizar Moenek, menambahkan, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 138/1056/SJ tertanggal 27 Maret 2012. Dalam SE yang ditujukan kepada para gubernur itu dijelaskan, terhitung mulai 1 Agustus 2012 maka pembentukan kecamatan dihentikan sementara. Sedangkan moratorium untuk pembentukan kelurahan mulai 13 Januari 2012.