Kecelakaan KA karena Karcis Tak Kunjung Naik?
Senin, 31 Januari 2011 – 13:02 WIB
JAKARTA - Masih terjadinya berbagai kecelakaan sarana transportasi publik, dinilai karena masih lemahnya sarana-prasarana. Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN, Mustafa Abu Bakar, kepada wartawan, Senin (31/1) di Jakarta. Selain itu, Mustafa juga sempat menyinggung penyebab rawannya kecelakaan karena kurangnya inovasi terbaru, termasuk harga karcis yang tetap meski sarana terjadi kekurangan di sana-sini.
"Ini dilematis. Frekuensi kecelakaan memang menurun, namun kondisi prasarana kita masih lemah. Dalam evaluasi, kita harus lihat berbagai faktor. Bisa saja infrastruktur masih lemah, kemudian karcis yang tidak naik-naik," kata Mustafa.
Untuk mengakali sarana dan prasarana angkutan publik, khususnya kereta api (KA) yang mengalami musibah kecelakaan akhir-akhir ini, Mustafa mengatakan tidak ada cara lain selain melakukan berbagai improvisasi. "Apa yang bisa dilakukan (dalam) kondisi sekarang? Anda (Direktur PT KA) harus berimprovisasi. Kita minta mereka para masinis, jangan seperti biasa. Reward and punishment saja. Mereka yang handal dinaikkan ke atas, dan mana yang harus berhenti harus dievaluasi. Termasuk petugas di stasiun juga," kata Mustafa.
Untuk meningkatkan pelayanan publik PT KA, Kementerian BUMN kata Mustafa, telah mengusulkan kepada Wakil Presiden dan Komisi V DPR RI untuk ikut mendukung permintaan Menhub, agar PSO ke PT KA dinaikkan. Termasuk dengan melakukan evaluasi harga tiket PT KA, untuk bisa membantu sarana dan prasarana pelayanan.
JAKARTA - Masih terjadinya berbagai kecelakaan sarana transportasi publik, dinilai karena masih lemahnya sarana-prasarana. Hal ini diungkapkan oleh
BERITA TERKAIT
- Megawati Tak Bermusuhan dengan Prabowo, Tetapi Bakal Jaga Jarak
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
- Singgung Tagline Indonesia Kerja, Megawati: Tolong Dijawab
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- Pemagaran Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Ancaman Bagi Ekologi dan Nelayan
- 2 Pejabat Dinas di Sumsel Kena OTT Kejari Palembang