Kecelakaan Pekerja Beruntun, DPR Bakal Panggil Presdir PetroChina
jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI berencana memanggil Presiden Direktur PetroChina International Jabung Qian Mingyang.
Hal itu untuk menanyakan pertanggungjawaban perusahaan migas itu terkait kecelakaan kerja beruntun di Tanjung Jabung Barat, Jambi.
"Kami akan panggil Presiden Direkturnya Mr. Qian Mingyang, sebagai pemimpin tertingginya untuk menanyakan langsung pertanggungjawabannya. Ini enggak bisa dibiarkan" kata anggota Komisi VII DPR Ribka Tjiptaning saat dihubungi, Senin (3/4).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan DPR akan memanggil SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kapolri untuk memastikan kelanjutan pemeriksaan dan sanksi atas kasus ini.
"Masa sudah lima bulan tidak ada kabar hasil investigasi. Itu tiga pekerja punya keluarga yang ditinggalkan. Negara jangan diam membiarkan perusahaan lepas tanggung jawab. Kasus beginian pasti akan berulang lagi karena negara tidak tegas," ujarnya.
Ribka juga meminta pemerintah khususnya Kementerian ESDM dan SKK MIGAS agar menghentikan sementara operasi lapangan perusahaan tersebut sebelum ada kepastian tanggung jawab dan sanksi pada perusahaan tersebut.
"Hentikan operasional lapangan. Harus dipastikan ada sanksi dan perbaikan sehingga tidak lagi terjadi kecelakaan kerja yang mengorbankan nyawa pekerjanya," tegasnya.
Ribka juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kasus tersebut tidak dibekukan sehingga Presiden Direktur PetroChina Internatioanl Jabung Ltd. bisa lepas tanggung jawab.
DPR ingin menanyakan pertanggungjawaban perusahaan migas itu terkait kecelakaan kerja beruntun.
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan ke Ahli Waris Kru tvOne yang Meninggal Kecelakaan di Tol Pemalang
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI