Kecurangan di Pilpres Marak, Todung Ajak Sukarelawan Ganjar-Mahfud Bergerak

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD (TPN Ganjar-Mahfud) Todung Mulya Lubis mengungkapkan belakangan ini banyak pelanggaran atas aturan pemilu.
Menurut Todung, pelanggaran berbentuk kecurangan itu terjadi di banyak tempat.
“Kita tahu banyak sekali pelanggaran yang sudah terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia," kata Todung saat membuka diskusi di Rakornas Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Adapun pembicara dalam diskusi itu ialah anggota Bawaslu Totok Hariyono, komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, dan pelaksana harian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong.
Todung menegaskan pelanggaran atas aturan pemilu itu tidak boleh dibiarkan.
Oleh karena itu, pegiat hak-hak sipil tersebut Todung berpendapat para sukarelawan punya peran penting untuk menjaga Pilpres 2024 berjalan adil.
"Apakah kita kemudian berdiam diri dan biarkan? Sukarelawan punya peranan sangat penting untuk menjaga, sukarelawan itu punya andil menjaga integritas pemilu dan pilpres ini," kata Todung.
Pada diskusi itu, komisoner Bawaslu Totok Hariyono mengatakan sukarelawan bisa menjadi motor penggerak untuk mencegah kecurangan di Pilpres 2024.
Advokat Todung Mulya Lubis yang menjadi Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud menyatakan sudah banyak praktik kecurangan pada Pilpres 2024.
- Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bukti Datang dari Prabowo
- Pernyataan Prabowo Menandakan Jokowi Memang Cawe-Cawe saat Pilpres 2024
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pidato Prabowo Membuktikan Kebenaran Film Dirty Vote
- Kecewa, Kubu Hasto Sebut Putusan Praperadilan sebagai Pembodohan Hukum
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK