Kecurigaan Fahri Hamzah soal Lembaga Survei Unggulkan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga lembaga-lembaga survei melakukan framing dengan selalu menempatkan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, lembaga-lembaga survei dibayar bukan untuk mencari fakta, melainkan memosisikan elektabilitas duet yang beken dengan sebutan Jokowi - Ma’ruf itu di atas Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno.
"Ya memang tugas mereka framing, bukan mencari fakta. Dibayar untuk framing, bukan mencari fakta," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
Baca juga: Fahri Sebut Elektabilitas Jokowi Berantakan Usai OTT Bowo Golkar
Mantan wakil sekretaris jenderal PKS itu menambahkan, jika survei untuk mencari tahu fakta yang terjadi di masyarakat, tentu tidak akan dipublikasikan. Sebab, hasil survei akan digunakan oleh klien untuk dasar pengambilan keputusan.
Sementara saat ini, katanya, hasil survei justru dipublikasikan, bahkan dipakai untuk menyerang kelompok lain. "Seperti yang saya dengar pemilih FPI telah beralih kepada Jokowi, kan lucu," ulasnya.
Baca juga: Survei LSI Denny JA: 47,6 Persen Anggota FPI Pilih Jokowi – Ma’ruf
Karena itu Fahri mengharapkan penyelenggara survei berpegang pada etika dan hukum, termasuk mengumumkan donaturnya. "Kalau dia konsultan, ya sudah, dia akan membuat frame," ujar politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Menurut Fahri, sekarang ini ada peralihan besar di arus bawah dari pendukung Jokowi ke Prabowo. Hanya saja, katanya, peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat itu tidak bisa ditangkap oleh lembaga survei.
Fahri Hamzah menduga lembaga-lembaga survei melakukan framing dengan selalu menempatkan elektabilitas Joko Widodo alias Jokowi di atas Prabowo Subianto.
- Pemerintahan Prabowo Bangun 1 Juta Rumah Bareng Qatar, Bentuknya Rusun
- Heikal Safar: Program Makan Bergizi Gratis Bentuk Kemanusiaan Adil dan Beradab
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Wow, Indonesia Bisa Cuan Rp 84,2 Triliun Gegara Tak Impor
- Mulai Januari 2025, Pekerja Indonesia Pensiun di Usia 59 Tahun
- Tolong Disimak, Para Menteri Prabowo Diminta Cari Investor Asing