Kedelai Impor Bebas Bea Masuk
Kamis, 26 Juli 2012 – 08:50 WIB

Kedelai Impor Bebas Bea Masuk
JAKARTA - Aksi mogok produksi tempe dan tahu oleh Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah akan memutuskan untuk membebaskan bea masuk impor (impor duty) kedelai. Kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai ini bakal berlaku mulai awal Agustus 2012 hingga akhir tahun 2012. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan usulan pembebasan sementara bea masuk kedelai masih akan dibahas tim tarif dalam sepekan ke depan. Tim tarif akan memperhatikan masukan dari Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian. "Kita pahami bahwa memang kondisi di Amerika itu terjadi kekeringan dan ini berdampak kepada suplai kedelai," kata Agus.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, kebijakan yang bakal diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut memiliki keterbatasan waktu, lantaran untuk melindungi petani. "Perajin (tempe dan tahu) adalah salah satu pilar industri UKM, tarif masuk impor kedelai akan di-nol-kan," ungkap Bayu di Kementerian Perdagangan, Rabu (25/7).
Baca Juga:
Berdasarkan PMK nomor 13 tahun 2011, kedelai merupakan komoditas yang dikenai pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebesar lima persen. Pengenaan bea masuk kedelai ini berlaku sejak 1 Januari 2012.
Baca Juga:
JAKARTA - Aksi mogok produksi tempe dan tahu oleh Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah akan
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara