Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan PDI Perjuangan mulai berani menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintahan era Prabowo Subianto.
Hal demikian dikatakannya setelah terbit Instruksi harian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai berkelir merah tak ikut retret pemerintah pusat dari 21-27 Februari 2025.
"PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).
Dia bahkan memprediksi instruksi dari Megawati tidak mengarah ke kader di level eksekutif, melainkan legislatif dengan jumlah anggota DPR yang dominan.
"Bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan," kata Dedi.
Dia mengatakan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dari parlemen dan berpotensi jatuh apabila instruksi melawan pemerintah mengarah ke legislatif.
"Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," ujar Dedi.
Terlebih lagi, lanjut dia, muncul gerakan massa yang menolak berbagai program Prabowo yang mengindikasikan pemerintah mengalami krisis kepercayaan publik.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebutkan instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa saja diarahkan ke parlemen.
- PDIP Nilai MA yang Terkesan Melindungi Hakim Djuyamto Cs Menciderai Lembaga Peradilan
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Kardinal Suharyo Kunjungi Hasto di Rutan KPK, Ungkap Alasan Pastoral dan Pribadi
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Memengaruhi Keputusan Hasil Kongres PDIP?