Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan PDI Perjuangan mulai berani menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintahan era Prabowo Subianto.
Hal demikian dikatakannya setelah terbit Instruksi harian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai berkelir merah tak ikut retret pemerintah pusat dari 21-27 Februari 2025.
"PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).
Dia bahkan memprediksi instruksi dari Megawati tidak mengarah ke kader di level eksekutif, melainkan legislatif dengan jumlah anggota DPR yang dominan.
"Bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan," kata Dedi.
Dia mengatakan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dari parlemen dan berpotensi jatuh apabila instruksi melawan pemerintah mengarah ke legislatif.
"Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," ujar Dedi.
Terlebih lagi, lanjut dia, muncul gerakan massa yang menolak berbagai program Prabowo yang mengindikasikan pemerintah mengalami krisis kepercayaan publik.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebutkan instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa saja diarahkan ke parlemen.
- Politikus PDI Perjuangan Ini Dilantik Prabowo Jadi Dubes RI untuk Italia
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Pesan Hasto kepada Kader PDIP: Tetap Tenang & Dukung Bu Mega
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV