Kedubes Australia Habiskan Rp 7,5 Miliar Sewa Hotel di Lahan Junta Myanmar

Senator Australia dari Partai Hijau, Janet Rice, menilai informasi yang terungkap ini sangat mengejutkan.

"Tidak hanya bahwa pemerintah sebelumnya tak memberlakukan sanksi, tapi sekarang kita mengetahui bahwa sebenarnya kita telah mendanai perang di Myanmar," ujarnya.

"Ini tak termaafkan. Pemerintah Australia yang baru sangat perlu memutuskan hubungan sepenuhnya dengan pengaturan bisnis apa pun yang menghasilkan uang bagi junta militer," kata Senator Rice.

DFAT sebut staf butuh akomodasi aman

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan kepada ABC bahwa mereka menampung staf kedutaan di Yangon pada "sejumlah kecil kompleks apartemen dan rumah yang dinilai aman."

"Keselamatan dan keamanan staf kedutaan di Myanmar adalah prioritas utama kami," kata juru bicara DFAT.

"Saat ini pilihan akomodasi aman di luar fasilitas ini sangat terbatas. Pilihan akomodasi akan terus ditinjau," katanya.

"Operasi Pemerintah Australia di Myanmar tidak secara langsung mendanai militer Myanmar," tambahnya.

Chris Sidoti menjelaskan, kontrol militer terhadap ekonomi dulunya begitu luas sehingga sulit untuk menemukan bisnis yang tidak melibatkan tentara, tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu.