Kedubes Australia Habiskan Rp 7,5 Miliar Sewa Hotel di Lahan Junta Myanmar

"Ekonomi telah banyak terdiversifikasi dalam 20 tahun terakhir. Tentu saja sekarang mungkin untuk tinggal di hotel yang tak memiliki hubungan dengan militer sama sekali," jelasnya.

Para aktivis telah lama menyerukan untuk memboikot Hotel Lotte dan bisnis lain yang menguntungkan tentara, yang biasa disebut Tatmadaw.

Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) — pemerintah alternatif di pengasingan — baru-baru ini mengkritik Pemerintah Hong Kong karena merencanakan acara besar-besaran di hotel itu.

Perwakilan NUG di Australia Dr Tun Aung Shwe mengaku kaget karena sebelumnya Pemerintah Australia sendiri telah menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Myanmar dengan cara tidak menunjuk seorang duta besar.

Dr Tun mengira, dengan tidak menunjuk seorang Dubes, tentunya pejabat kedutaan Australia akan berhati-hati mempertimbangkan langkah mereka di Myanmar, berusaha untuk tidak terlibat dalam bisnis yang terkait dengan militer.

"Kita semua tahu bahwa junta menggunakan pendapatan semacam ini untuk membunuh rakyatnya sendiri," katanya.

Ketika ditanya tentang seruan untuk memboikot hotelnya, juru bicara Lotte Hotels Group yang berbasis di Korea mengakui pihaknya menyadari adanya masalah HAM dan berharap situasi saat ini akan segera normal.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa sewa lahan hotel "masuk ke anggaran nasional Pemerintah Myanmar sesuai UU Keuangan Myanmar." Penerima manfaat dari alokasi anggaran nasional Myanmar itu berada di luar kewenangan perusahaan Lotte Hotel.