Kegiatan Ekonomi KTI Hanya 20 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Sepuluh tahun terakhir, kesenjangan di Indonesia tidak saja terjadi pada sektor distribusi pendapatan. Kesenjangan, menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, juga berlangsung antar-daerah dan wilayah di Indonesia.

"Dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sebanyak 57,6 persen dihasilkan di Pulau Jawa dan Bali, 23,7 persen disumbangkan Pulau Sumatera, 9,8 persen dari Kalimantan. Sedangkan kawasan Timur lainnya (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya menghasilkan 9 persen," kata Irman Gusman di lobi gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/12).

Fakta ini menurut Irman Gusman, menunjukkan sekitar 80 persen kegiatan perekonomian berlangsung di Pulau Jawa dan Sumatera. "Hanya 20 persen saja kegiatan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)," tegasnya.

Dijelaskannya, akibat dari berbagai kesenjangan tersebut, KTI tertinggal hampir dalam segala aspek pembangunan. "Dari 183 kabupaten tertinggal, 60 persen berada di KTI. Demikian juga dalam hal presentase penduduk miskin di KTI yang jumlahnya dua kali lebih tinggi dari rata-rata nasional seperti di Papua 30,66 persen, Papua Barat 27,04 persen, Maluku 20,76 dan NTT 20,41 persen," ujar Irman, mengutip data BPS.

Hal yang memprihatinkan tersebut juga terjadi pada rangking indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi di KTI karena berada diperingkat paling bawah. "Papua (34), NTT (32) dan Papua Barat (30)," ungkapnya.

Selain itu, DPD juga mengkritisi kesenjangan dalam infrastruktur ekonomi sehingga terjadinya disparitas ekonomi, terutama dalam harga barang-barang kebutuhan pokok sementara pendapatan mereka lebih rendah. "Sebagai contoh, harga semen di Papua 20 kali lebih mahal dibanding di Jakarta," jelas Irman Gusman.

Aspek lain pembangunan daerah yang menjadi perhatian DPD lanjut Irman Irman Gusman, terkait pengelolaan daerah perbatasan sebagai wilayah terdepan Indonesia. "Secara umum, kondisi wilayah perbatasan kita jauh tertinggal dibanding daerah pada umumnya. Dari 38 kabupaten di wilayah perbatasan, 27 diantaranya berstataus daerah tertinggal," imbuh Ketua DPD. (fas/jpnn)