Kegigihan Pulau Kecil di Solomon Menolak Investasi Tiongkok

Sebagai seorang mantan guru sekolah, Daniel belum lama terjun ke politik dan baru terpilih untuk jabatannya pada tahun 2019.
Dalam politik Kepulauan Solomon, perdana menteri dari sembilan provinsi, seperti Daniel, umumnya dihambat oleh pemerintah pusat di Honiara, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan memegang kekuasaan yang hampir otonom.
Namun Daniel menolak apa yang digambarkan oleh seorang ahli sebagai "contoh ekstrem" dari upaya untuk menentukan nasib sendiri.
Bagi kebanyakan orang Malaitan, dia adalah seorang pahlawan — sosok yang menentang kehadiran Tiongkok di negara yang baru-baru ini membuka tangan untuk negara adidaya Asia itu.
Namun, di Honiara, pemerintah menganggapnya sebagai pembuat onar; sosok yang menghambat pembangunan yang sangat dibutuhkan dan pemicu ketegangan di negara yang sedang bergolak ini.
Ketika diminta untuk menjelaskan alasan sikap anti-Tiongkok yang dipegangnya, Daniel mencoba menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia memiliki daftar panjang.
Yang pertama adalah 'Peralihan Dukungan' atau The Switch.
Pada 2019, Pemerintah Kepulauan Solomon mengubah dukungannya dari Taiwan ke Tiongkok. Makanya, Daniel membuat "Komunike Auki", yang melarang investasi yang didukung Tiongkok di provinsi yang dipimpinnya.
Ketika Pemerintah Kepulauan Solomon beralih ke Tiongkok, keretakan pada fondasi negara itu seketika terbuka lebar
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan di Korea Selatan, 24 Nyawa Melayang
- 'Jangan Takut': Konsolidasi Masyarakat Sipil Setelah Teror pada Tempo
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Krisis Telur, Sampai Terpaksa Impor
- Pemerintah Australia Umumkan Anggaran Baru, Ada Kaitannya dengan Migrasi
- Keamanan Wisata Air di Bali Dipertanyakan Setelah Turis Australia Meninggal
- Terungkapnya Tindakan Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia