Kehadiran Badan Bank Tanah Dibidik untuk Dorong Pemerataan Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Badan Bank Tanah diharapkan mampu mengoptimalisasi pengelolaan penyediaan tanah untuk pembangunan yang selama ini masih terkendala, khususnya dikarenakan permasalahan ketersediaan tanah.
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, Badan Bank Tanah perlu memiliki rancang bangun model bisnis yang efektif.
Hal itu disampaikan Parman dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Bank Tanah dengan tema “Strategi Pengelolaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Melalui Penguatan Model Bisnis Badan Bank Tanah” yang digelar pada 3-4 Oktober 2023 di Jakarta.
“Untuk menjalankan fungsi dan tugas yang optimal BBT perlu memiliki model bisnis yang efektif. Tujuan FGD ini adalah menginventarisasi permasalahan yang nyata yang dihadapi dalam pengelolaan tanah bagi berbagai kepentingan terutama Pembangunan,” ujar Parman, Selasa (3/10).
Seperti diketahui, pemerintah membentuk Badan Bank Tanah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran pemerintah sebagai Land Manager.
Selama ini, peran pemerintah di pertanahan hanya berfokus sebagai Land Administrator dan Land Regulator.
Oleh karena itu, kehadiran Badan Bank Tanah juga untuk melengkapi peran negara sebagai land manager.
Menurut Parman, saat ini negara melalui Kementerian ATR/BPN hanya menjalankan fungsinya sebagai land administrator dan land regulator.
Kehadiran Badan Bank Tanah diharapkan mampu mengoptimalisasi pengelolaan penyediaan tanah untuk pembangunan yang selama ini masih terkendala
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor
- Makin Mudah Bangun Loyalitas Pelanggan dengan OCA
- Fokus Berkelanjutan, LPKR Libatkan Lini Bisnis Kelola Sampah dan Limbah
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal
- Khofifah-Emil Punya Komitmen Konkret Menjadikan Jatim Episentrum Ekonomi Indonesia Timur
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja