Keistimewaan Jogja Bukan Bentuk Monarki
SBY Dituding Abaikan Pesan Konstitusi
Senin, 29 November 2010 – 09:29 WIB

Keistimewaan Jogja Bukan Bentuk Monarki
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2004-2009 yang kini menjadi Ketua DPP Nasional Demokrat (Nasdem) Ferry Mursydan Baldan, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seolah mengabaikan pesan konstitusi tentang kekhususan dan keistimewaan Jogja. "Mengibaratkan keberadaan keistimewaan Jogjakarta sebagai monarki dalam NKRI tentu saja megenyakkan kita semua dan mengganggu spirit NKRI," kata Ferry, Minggu (28/11). Yang berbeda, lanjut dia, hanya dalam tata cara penetapan kepala daerah. Namun, itu juga sudah mendapatkan legitimasi dari negara. Menurut Ferry, presiden harus segera mengklarifikasi pernyataannya. "Sebab, pernyataan tentang monarki itu seolah menempatkan Jogjakarta bukan bagian dari NKRI," tegas Ferry.
Ferry menambahkan, Jogjakarta merupakan salah satu provinsi di dalam negara Indonesia. Selama ini, sebagai kepala daerah di Jogjakarta, Sultan telah menjalankan tugas, peran, fungsi, dan kewajibannya sebagaimana kepala daerah yang lain.
Baca Juga:
Dia menyebut, perangkat daerah di Jogjakarta juga tidak berbeda daripada provinsi lain. "Di sana ada Sekda, kepala dinas, pengawasan DPRD, perda sebagai produk legislatif, dan penyusunan APBD. Jadi, sama sekali bukan sebuah monarki Jogjakarta, tetapi sebuah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2004-2009 yang kini menjadi Ketua DPP Nasional Demokrat (Nasdem) Ferry Mursydan Baldan, menilai
BERITA TERKAIT
- Fadli Zon Resmikan Nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kawasan Jam Gadang
- Presiden KSPSI Ajak Buruh Merayakan May Day di Monas yang Dihadiri Prabowo
- PT Indo RX Menang di Arbitrase, Kuasa Hukum: Kami Tidak Akan Pernah Berhenti Menuntut Pemulihan
- Dedi Mulyadi Ungkap Kriteria Pelajar yang Dikirim ke Barak TNI
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia