Kejagung Ambil Alih Penyelidikan Dugaan Korupsi Bansos APBD Sumut

jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos), dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta dana bagi hasil pajak dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013.

Menurut Jaksa Agung M Prasetyo, langkah tersebut dilakukan bukan hanya karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Namun juga karena Kejagung melihat ada sejumlah indikasi dugaan pelanggaran hukum. 

“Tadinya kasus itu diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, namun setelah ada persoalan dan berbuntut penangkapan para hakim di PTUN Medan, kasus itu diambilalih oleh Kejagung. Maksudnya kasus dugaan korupsi. Sedangkan kasus gratifikasi tetap ditangani oleh KPK," ujar Prasetyo di sela-sela buka bersama dengan wartawan, Selasa (14/7) malam.

Langkah hukum yang ditangani Kejagung menurut Prasetyo, berbeda dengan yang ditangani KPK. Meski begitu ia mengakui pengambilalihan penanganan dari Kejati Sumut, juga didasari OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

“Kasus yang kami tangani berbeda dengan apa yang ditangani KPK. KPK menangani OTT-nya, sementara Kejaksaan tetap menangani kasus yang selama ini diselidiki oleh Kejaksaan," ujarnya.

Saat ditanya kapan kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan siapa saja yang ditetapkan menjadi tersangka, Prasetyo menyatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan pendalaman. Karena itu ia meminta masyarakat dapat sedikit bersabar. “Tunggu saja, sabar mas,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Sarjono Turin menyatakan hal senada. Karena masih diselidiki, maka pihaknya belum dapat membeber informasi lebih jauh.

"Kasus itu terjadi pada dua tahun anggaran. Jumlahnya sekitar Rp 2 triliun," ujar Sarjono.