Kejagung Bantah Jokowi Minta Penyidikan Transjakarta Ditunda

jpnn.com - JAKARTA -- Kejaksaan Agung membantah ada surat dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alis Jokowi, yang meminta penangguhan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013 hingga selesai pemilihan presiden.
Surat yang seolah-olah ditandatangani Jokowi yang banyak beredar di media sosial itu meminta penangguhan demi menjaga stabilitas nasional.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono membantah adanya surat tersebut.
Dia pun mengaku ogah berkomentar terkait persoalan yang tidak diketahuinya. "Untuk sementara ini tidak ada surat itu," kata Widyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (29/5).
Widyo pun menolak mengecek kebenaran adanya surat tersebut. "Tidak perlu saya kroscek. Kalau wartawan kasih suratnya yang original kita akan kroscek," ujarnya.
Lebih jauh Widyo menegaskan penanganan kasus Transjakarta tak ada hubungannya dengan politik yang menghubung-hubungan dengan Jokowi. "Hukum pure hukum. Tidak ada dikaitan dengan politik," tegasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Kejaksaan Agung membantah ada surat dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alis Jokowi, yang meminta penangguhan penyidikan kasus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pernyataan Tegas KemenPANRB soal Pengangkatan PPPK 2024, Menyebut Tanggal
- Meski Ada Efisiensi Anggaran, Menhub Dudy Tetap Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Lebih Dikenal Publik
- Beralih ke Produk Tembakau Alternatif Bisa Jadi Opsi Bagi Perokok Konvensional
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan