Kejagung Bantah Jokowi Minta Penyidikan Transjakarta Ditunda
jpnn.com - JAKARTA -- Kejaksaan Agung membantah ada surat dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alis Jokowi, yang meminta penangguhan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013 hingga selesai pemilihan presiden.
Surat yang seolah-olah ditandatangani Jokowi yang banyak beredar di media sosial itu meminta penangguhan demi menjaga stabilitas nasional.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono membantah adanya surat tersebut.
Dia pun mengaku ogah berkomentar terkait persoalan yang tidak diketahuinya. "Untuk sementara ini tidak ada surat itu," kata Widyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (29/5).
Widyo pun menolak mengecek kebenaran adanya surat tersebut. "Tidak perlu saya kroscek. Kalau wartawan kasih suratnya yang original kita akan kroscek," ujarnya.
Lebih jauh Widyo menegaskan penanganan kasus Transjakarta tak ada hubungannya dengan politik yang menghubung-hubungan dengan Jokowi. "Hukum pure hukum. Tidak ada dikaitan dengan politik," tegasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Kejaksaan Agung membantah ada surat dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alis Jokowi, yang meminta penangguhan penyidikan kasus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sesuai Perintah KUHAP, Polda Metro Wajib Hentikan Kasus Firli
- Peserta TMS Kelulusan PPPK Tahap 1 Bisa Ikut Seleksi Kedua? Cermati Penjelasan BKN
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan
- PPKGBK Buka Suara soal Penutupan Akses Masuk ke Gedung JCC, Simak
- Aipda Robig Belum Menyerahkan Memori Banding, Begini Penjelasan Polda Jateng
- Eks Sukarelawan Sebut Jokowi Layak Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP