Kejagung Belum Agendakan Panggil Jokowi
jpnn.com - JAKARTA -- Kejaksaan Agung belum akan memanggil Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden 2014 Joko Widodo untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013.
Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Widyo Pramono, semuanya tergantung dari pengembangan penyidikan. Yang jelas, kata dia, saat ini belum mengarah kepada Jokowi atau pun wakilnya, Ahok.
"Tergantung dari pengembangan penyidikan, saya belum mendapat laporannya. Belum mengarah ke sana (Jokowi)," ujar Widyo kepada wartawan di Kejagung, Kamis (22/5).
Tim Penasehat Hukum Jokowi sudah menegaskana mantan walikota Solo itu siap untuk diperiksa. Namun, pihak Jokowi membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Bus Transjakarta.
Sementara, Kamis (22/5), bekas Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Kejagung.
Selain Udar, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prawoto yang juga tersangka dalam kasus itu. "Ini adalah proses lanjutan penyidikan Transjakarta," kata Widyo.
Apakah Udar akan ditahan? Menurut Widyo, penahanan itu tergantung dari pendapat penyidik. "Itu ada prosesnya. Jadi, kita ikut pendapat penyidik," bebernya. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Kejaksaan Agung belum akan memanggil Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden 2014 Joko Widodo untuk diperiksa sebagai saksi kasus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Menyita Dokumen Kasus Korupsi Bansos Presiden dari Teddy Munawar dan Steven Kusuma
- BNPT Gelar Program Sekolah Damai untuk Ciptakan Lingkungan Belajar yang Toleran dan Antikekerasan
- Ini Upaya Kanwil Bea Cukai Banten Wujudkan Komitmen Siap Berantas Narkotika
- Bikin Emosi Warga, Sopir Truk Tanah yang Gilas Kaki Bocah SD di Tangerang Ternyata Positif Narkoba
- Gelar Aksi Damai, Nasabah Wanaartha Life Desak Pengembalian Dana
- Sambangi Kementerian ATR/BPN, LSM Pijar Keadilan Demokrasi & FPKMP Soroti Sengketa Tanah di Papua