Kejagung Belum Tentukan Sikap Soal PK Sudjiono Timan

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Yudisial telah merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar menjatuhkan hukuman nonpalu selama enam bulan kepada Majelis Hakim Agung yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali buronan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Sudjiono Timan.
KY menyebut majelis hakim dalam pertimbanganya lebih menguntungkan Sudjiono Timan dan memelintir pendapat saksi ahli.
Namun atas putusan KY itu, Kejaksaan Agung belum menentukan langkah apakah akan menerima PK pembebasan Sudjiono Timan atau menempuh upaya hukum lain.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung R Widyo Pramono mengaku belum membaca putusan KY tersebut. "Saya harus mempelajari putusan itu," katanya di Kejagung, Jumat (2/5).
Bahkan, ia juga mengaku belum membaca putusan MA yang mengabulkan PK Sudjiono Timan. Sebab, ia mengklaim, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum menyerahkan salinan putusan PK tersebut kepadanya. "Jaksel belum kirim ke saya," tegasnya.
Namun, Widyo berjanji nanti akan mempelajari terlebih dulu baru kemudian mengambil langkah selanjutnya. Ia pun tak ingin berpendapat lebih jauh sebelum membaca putusan tersebut. "Impossible mau berpendapat tanpa mempelajari side background apa bunyi dari putusan tersebut," tuntasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Komisi Yudisial telah merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar menjatuhkan hukuman nonpalu selama enam bulan kepada Majelis Hakim Agung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Raih Penghargaan PRIA Awards 2025, Pertamina Patra Niaga RJBB: Jadikan Motivasi untuk Terus Berinovasi
- Gus Ipul Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat di Kemensos
- Polda Metro: Penggunaan Bahu Jalan di Tol Efektif Kurangi Kepadatan
- Kejari Aceh Timur Eksekusi 2 Pelaku Judi dengan Hukuman Cambuk
- Program Biru School Alliance Dorong Kesadaran Lingkungan di Sekolah
- Prof Titik Mengkritisi Perluasan Kewenangan Kejaksaan dan Polri