Kejagung Dicurigai Berlindung Di Balik Surat Izin Presiden

Presedium KAMERAD, Haris Pertama yang menemui Kabid Humbaga Puspenkum Kejagung  Wahyu Purnomo juga mempertanyakan proses penelusuran kasus. "Kita ingin mempertanyakan kasus ini, karena yang kita pertanyakan ini kasus lama, bukan kasus baru. Harusnya penelusurannya lebih cepat," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Buhari ditetapkan tersangka bersama Direktur PT Kolaka Mining International (PT KMI), Atto Sakmiwata Sampetoding, 25 Juni 2010 pada kasus Pemanfaatan Low Grade Saprolite (LGS) bekas lahan  PT Inco di Blok Pomalaa di Kabupaten Kolaka. Pemkab Kolaka menerima penyerahan dan pemanfaatan nikel kadar rendah dari PT INCO sebanyak 222.000 weight matrik-ton (wml).

Pada 28 Juni 2010, nikel itu dijual Bupati Kolaka kepada PT KMI dengan harga 10.00 dolar AS/wmt tanpa persetujuan DPRD Kolaka. Harga itu tanpa penilaian terlebih dahulu, serta tidak dilakukan dengan mekanisme lelang, sehingga merugikan keuangan negara.

Internal Kejagung sudah menghitung dugaan kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Namun hitungan itu belum cukup karena harus menunggu audit dari BPKP. Alasan itu yang dijadikan Kejagung hingga belum mengusulkan izin pemeriksaan Buhari ke Presiden. (flo/jpnn)