Kejagung Didesak Segera Laksanakan Eksekusi Mati

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan hukuman mati tertunda karena masalah teknis yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu pemerintah dari warga asing yang menjalankan hukuman mati terus gencar melakukan manuver.
Mulai dari sekadar protes hingga melakukan ancaman. Melihat situasi itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mendesak pemerintah agar Kejaksaan Agung bisa mempercepat pelaksanaan hukuman mati daripada menundanya.
"Indonesia perlu menegaskan tidak seharusnya para gembong narkoba mendapat perlindungan dari negaranya yang pada saat bersamaan justru mengecam Indonesia atas pelaksanaan kedaulatan hukumnya agar terselamatkan dari bahaya narkoba," kata Hikmahanto kepada JPNN.com, Minggu, (22/2).
Menurut Hikmahanto semakin lama kejaksaan menunda pelaksanaan eksekusi semakin banyak tekanan dari luar negeri yang akan dihadapi Indonesia. Bila pelaksanaan hukuman mati dipercepat, harapannya adalah tidak ada lagi manuver-manuver yang akan dilakukan oleh negara asing.
Selain itu, kata dia, Kejaksaan Agung pun saat ini mendapat suara dan dukungan yang kuat dari publik dan politisi untuk melaksanakan kewajibannya.
"Terlebih lagi Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan tidak pernah terlihat akan merubah kebijakan konsistennya untuk melaksanakan hukuman mati meski mendapat protes dan kecaman negara lain," sambungnya.
Bila penundaan dilakukan tanpa ada kepastian waktu, kata dia, tidak saja Kejaksaan Agung mendapat kecaman dari publik dan politisi, tetapi tindakan itu juga akan membebani presiden dan pemerintahan Jokowi.(flo/jpnn)
JAKARTA - Pelaksanaan hukuman mati tertunda karena masalah teknis yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu pemerintah dari warga asing yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB