Kejagung Didesak SP3 Kasus Awang Faroek

JAKARTA- Kejaksaan Agung didesak untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi pemberian izin dan penggunaan dana hasil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), dengan tersangka Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terhadap Awang, menyusul adanya putusan Pengadilan Negeri Sangata, Kutai Timur, Kaltim, terhadap Direktur Utama PT Kutai Timur Energy (KTE) Anung Nugroho.

Pasalnya, meski Anung dinyatakan bersalah dan dihukum selama 5 tahun penjara berikut denda Rp 300 juta, putusan pengadilan sama sekali tak menyebutkan keterlibatan Awang dalam korupsi yang diduga merugikan negara mencapai Rp 576 miliar itu.

"Putusan Anung tidak menunjukkan adanya keterlibatan Awang Faroek dalam kasus KPC," kata Sekretariat Umum Pusat Hubungan Masyarakat Kalimantan Timur (PHMKT), Djufri Genda, lewat rilis yang diterima JPNN, Rabu (29/6).

Desakan SP3 kasus Awang, lanjut Djufri, sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada Selasa (28/6). Kepada Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad yang menerima rombongan, PHMKT memaparkan berbagai permasalahan di luar hukum paska penetapan Awang sebagai tersangka sejak hampir setahun ini.