Kejagung Diminta Proses Keluarga Tersangka Kasus Timah yang Menikmati Aliran Uang Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Anwar Husin mengharapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) memproses siapa pun yang terlibat termasuk pihak yang menikmati hasil dugaan korupsi timah.
Dalam kasus ini, Anwar menilai jika pihak keluarga maupun istri dari para tersangka diduga mengetahui atau ikut terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Istri sebagai pihak yang paling rentan mengetahui dan turut serta dalam menyamarkan hasil korupsi yang dilakukan oleh suaminya sebagai pelaku," kata Anwar dalam keterangannya, Sabtu (30/3).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam proses pembuktian apabila ditengarai melakukan pencucian uang, kata Anwar, maka pihak-pihak terkait harus membuktikan bahwa harta dan aset yang diperoleh bukan dari hasil rasuah.
Anwar mengatakan kasus korupsi IUP yang diduga dilakukan pengusaha Harvey Moeis sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Lahan yang digunakan juga cukup besar.
“Kok, baru bisa diungkap sekarang. Terlepas semua itu, diperlukan keseriusan dan upaya bersama serta dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI (Pertambangan Tanpa Izin) beserta dampak yang ditimbulkan,” kata dia.
Selain Harvey Moeis, Kejaksaan Agung juga telah menahan dan menetapkan tersangka Crazy Rich PIK Helena Lim.
Sebelumnya, Direktur Penyidik Jampidsus Kuntadi mengatakan masih dalam proses penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pakar Hukum Pidana Anwar Husin mengharapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) memproses siapa pun yang terlibat termasuk pihak yang menikmati hasil dugaan korupsi.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- ART Sebut Kejagung Hadapi 2 Lawan saat Menangani Perkara, Satunya Buzzer
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Aturan Blending BBM Jelas dan Legal, Penyidikan Harus Transparan