Kejagung Dinilai Perlu Telisik Pengadaan Minyak Mentah di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mendorong, Tim Pidsus Kejaksaan Agung untuk menelisik kontrak kerja sama jangka panjang pengadaan minyak mentah antara perusahaan minyak Irak, State Organization for Marketing of Oil (SOMO) dengan perusahana asal Indonesia sebanyak tiga juta barel minyak mentah per bulan.

Menurut informasi, kegiatan itu masih berlangsung hingga saat ini.

Yusri Usman dan Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menyatakan sepakat mendukung Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung mengusut tuntas semua yang terlibat dalam kasus permainan impor minyak di perusahaan minyak milik Indonesia tanpa bandang bulu.

"Jika Jaksa Agung dengan Jampidsus tidak mampu menuntaskan dengan menangkap semua pihak terlibat, kami minta Jaksa Agung dengan Jampidsus dengan kesatria mengundurkan diri," kata Yusri dalam keterangannya, Jumat (4/4).

Untuk itu, kata Yusri, Ketua Umun ASPIRASI Mirah Sumirat juga telah menyatakan akan menurunkan ribuan pekerja berunjuk rasa ke Kejaksaan Agung. 

"Pekerja merupakan korban permainan mafia BBM selama ini," kata Yusri.

Pihaknya juga meminta direksi perusahaan minyak Indonesia dengan subholding melakukan evaluasi dan perubahan menyeluruh terhadap Tata Kelola Impor (TKI), Tata Kelola Organisasi (TKO), General Terms & Condition Impor Minyak Mentah dan BBM serta LPG dan Optimalisasi Hilir, sehingga terjadi efisiensi dari singkronisasi.

Sebab, jelas Yusri, perusahaan minyak negara pada 2012 lalu telah menanda tangani kontrak pengadaan minyak mentah Basrah dengan BUMN Irak, SOMO, dengan skema Crude Oil Processing Deal (COPD) sebanyak 2 juta barel Basrah Crude per bulan dengan menggunakan kilang SK Energi di Korea Selatan.