Kejagung Disarankan Satukan Penyatuan Penyidikan dan Penuntutan

JAKARTA - Kejaksaan bukan institusi penegak hukum satu-satunya yang tak menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sikap serupa juga dilakukan Polri. Ini pula yang disayangkan, karena mayoritas temuan BPK unsur pidananya cukup jelas.

Menurut Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Universitas Indonesia, Choky Risda Ramadhan, rendahnya respons kejaksaan merupakan bukti bahwa jajaran adhyaksa belum optimal mengungkap perkara-perkara yang merugikan negara yang biasanya mengarah ke korupsi. Choky menilai kondisi ini terjadi karena kerja kejaksaan kurang ditunjang dengan sumberdaya baik berupa anggaran maupun manusia yang memadai.

Karenanya KPK diharapkan bisa menutupi kekurangan kejaksaan tersebut. Caranya dengan mengoptimalkan peran penyidikan dan penuntutan satu atap, yang merupakan salah satu kelebihan utama KPK. "Jadi bisa memicu kejaksaan untuk meningkatkan kinerjanya," kata Choky saat dihubungi wartawan Jumat (5/10).

Selama periode Semester II tahun 2009 hingga semester I tahun 2012, BPK telah menyampaikan 34 temuan mengandung unsur pidana senilai Rp 214,2 miliar dan USD 9,15 juta ke Kejaksaan Agung. Dari jumlah itu baru dua temuan yang ditindaklanjuti, sedangkan 32 temuan lainnya belum ditindaklanjuti.