Kejagung Ditenggat 3 Bulan Tuntaskan Rekening Gendut

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun mengatakan Kejaksaan Agung lambat menangani laporan rekening gendut delapan kepala daerah yang disampaikan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, para mantan dan kepala daerah yang dicurigai harusnya sudah menjadi tersangka karena laporan yang diserahkan PPATK bukan lagi berupa hasil analisis tapi sudah mencakup modus dan orang-orang yang terlibat.

"Kalau LHA (Laporan Hasil Analisis) kan bisa diartikan baru sebatas informasi dari intelijen. Tapi ini sudah mencakup modus yang dilakukan. Istilahnya sudah barang jadi untuk ditindaklanjuti ke penyidikan," kata Tama di Jakarta, Rabu (24/12).

Tama menjelaskan laporan PPATK yang sudah disampaikan ke KPK dan Kejagung ada 10 orang. Delapan di antaranya kepala daerah dan dua lagi adalah korporasi dan salah seorang tokoh. "Ini menjadi ajang pembuktian bagi jaksa agung (HM Prasetyo) yang baru untuk menunjukkan bahwa dirinya komitmen terhadap pemberantasan korupsi," katanya.

ICW lantas memberi batas waktu bagi Kejagung untuk menuntaskan kasus rekening gendut selama tiga bulan. Ia juga mendesak KPK harus bergerak cepat dan menjalankan fungsinya melakukan supervisi terhadap penangangan kasus yang dilakukan Kejagung. "Kita beri waktu tiga bulan dan ini menjadi tantangan segera dituntaskan," ucapnya.

Dari delapan kepala daerah, Kejagung tak menampik bahwa ada nama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang dilaporkan PPATK. Selain itu ada pula Bupati Bengkalis, Bupati Klungkung, dan Bupati Pulang Pisau. [Baca: Jampidsus Mengaku Tak Menyasar Rekening Gendut Foke]

Laporan transaksi yang mencurigakan terkait kepemilikan Nur Alam dikabarkan mencapai USD 4,5 juta atau sekitar Rp 56 miliar. Transaksi ini melibatkan pengusaha tambang dari Hong Kong.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Widyo Pramono mengatakan Nur Alam malah sudah dua kali dimintai keterangan dan kasusnya sudah tahap penyelidikan.

"Dia (Nur Alam) sudah dipanggil dua kali dan kami akan memanggil lagi," kata Widyo di Kejagung, Jumat (19/12).