Kejagung Gagal Periksa Arief Yahya hingga Jabat Menteri
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Telkom Arief Yahya yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata diketahui pernah terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kejagung sudah pernah memanggil Arief untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 17 Desember 2013. Namun, Arief yang diduga mengetahui dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp 1,4 triliun di Kemenkominfo tahun anggaran 2010-2012 itu tak berhasil diperiksa hingga dilantik Jokowi menjadi menteri, hari ini, Senin (27/10).
Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto yang dikonfirmasi terkait persoalan ini enggan mengomentarinya.
"Yah kembali lagi, saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari," kata Andhi Nirwanto kepada wartawan di Kejagung, Senin (27/10).
Malah, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini, enggan mengomentari soal Arief yang tetap dilantik Jokowi. Ia mengaku, keputusan Presiden harus dihormati.
"Yang jelas, kita hormati apa yang menjadi keputusan Presiden. Kita bantu sepenuhnyalah apa yang diputuskan Presiden," kata Andhi Nirwanto.
Ia pun berseloroh untuk bersama-sama membantu Presiden supaya Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya, Kejagung bahkan mengancam akan memanggil paksa Arief Yahya, karena tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.
"Nanti akan dipanggil lagi. Pokoknya, jangan sampai menuntut jaksa itu mengambil sikap melakukan pemanggilan paksa. Jadi, nanti kita panggil paksa, tidak masalah," kata Jampidsus Widyo Pramono usai Salat Jumat di Kejagung, 17 Januari 2014.
JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Telkom Arief Yahya yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata diketahui pernah terseret dalam
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri