Kejagung Masih Bela Urip
Senin, 08 September 2008 – 16:12 WIB

Kejagung Masih Bela Urip
JAKARTA- Dalam rapat dengar pendapar dengan Komisi III DPR, Senin (8/9), Jaksa Agung RI Hendarman Supandji membeberkan penanganan kasus Urip Tri Gunawan kepada Komisi III. Sayang pembeberan kasus itu dianggap biasa-biasa saja dan kurang memuaskan. Jawaban yang dibeberkan oleh Jaksa Agung pada kenyataaanya memang standar dan bukan hal baru. Laporannya seputar kronologis kasus dan sudah pernah diberitakan oleh media massa.
Berikut jawaban tertulis Hendarman soal Urip yang tidak memuaskan anggota Komisi III, terhadap jaksa Urip Tri Gunawan SH telah diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai pasal 15 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI junto pasal 2 PP Nomor 4 tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri.
Baca Juga:
Sedangkan tindak lanjut pemeriksaan internal tentang dugaan keterlibatan jaksa lain dalam kasus Urip Tri Gunawan akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain Artalyta Suryani serta mempelajari dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tipikor atas perkara Artalyta Suryani alias Ayin dan Urip Tri Gunawan. “Jawaban Jaksa Agung soal kasus jaksa Urip dan Ayin masih sangat mengambang, dan akan didalami pada sesi tanya jawab. Sebab jawaban Jaksa Agung tidak menyentuh substansi dari yang ditanyakan Komisi III,” kata saah satu anggota Komisi III Panda Nababan. (rie/JPNN)
JAKARTA- Dalam rapat dengar pendapar dengan Komisi III DPR, Senin (8/9), Jaksa Agung RI Hendarman Supandji membeberkan penanganan kasus Urip Tri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Wamendagri Ribka Tekankan Penyusunan RKPD Harus Mengacu Asta Cita Presiden Prabowo
- RUU Polri Sebaiknya Ditunda, Tunggu Penyelesaian Revisi UU KUHAP
- Sebut Dasco Punya Upaya Baik demi Kemajuan Bangsa, Rocky Gerung: Saya Ini Kapolda
- Kuota Impor Mau Dihapus, DPR: Reformasi Positif, Tetapi Produsen Dalam Negeri Harus Diberi Ruang
- Budi Gunawan Kutuk Aksi KKB Membantai 11 Pendulang Emas di Yahukimo
- Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi