Kejagung Paling Dipercaya Publik, Pakar Prediksi Serangan Balik Koruptor Makin Gencar

“Tetapi lebih karena political will dari kepemimpinan di lembaga Kejaksaan Agung,” terang dosen pengajar di Fakultas Hukum Unila ini.

Sayangnya, kata Tisnanta, tidak mungkin para pimpinan di Kejagung akan ada di sana selamanya.

Sehingga jika nanti ada pergantian Jaksa Agung maka akan tergantung juga pada political will presiden.

“Kalau presiden memiliki komitmen pemberantasan korupsi, itu nanti Jaksa Agung akan mengikuti,” jelas dia.

Terkait survei LSI yang juga menemukan adanya keinginan publik agar kewenangan lembaga hukum lain disamakan dengan kewenangan polisi, Tistanta mengaku mendukung gagasan itu.

“Saya mendukung itu, cuma problemnya ada potensi (yang harus diperhatikan). Misalnya polisi tidak punya kewenangan melakukan penyadapan, seperti yang dimiliki kejaksaan dan KPK. Kalau polisi dimiliki kewenangan penyadapan itu potensial terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Penyadapan itu kewenangan luar biasa yang harusnya digunakan untuk penanganan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme,” papar Tisnanta. (dil/jpnn)