Kejagung Raih Predikat WTP, Jaksa Agung Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan tahun 2019. Hal itu disematkan saat acara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa di Aula Sasana Pradana Kejagung, Jakarta Selatan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan oleh BPK hakikatnya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
"Untuk itu, sudah sepatutnya kita memberikan dukungan penuh melalui kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan di setiap instansi pemerintahan," tutur Burhanuddin dalam keterangan pers yang diterima JPNN, Kamis (23/7).
Burhanuddin pun mengapresiasi jajaran BPK yang dalam kurun waktu 100 hari, telah melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pengelolaan keuangan negara di lingkungan kejaksaan.
"Pencapaian ini tentunya merupakan bentuk kesadaran dan kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan, serta hasil dari komitmen untuk berupaya menjaga dan menyajikan kualitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel secara berkesinambungan," jelas dia.
Burhanuddin menegaskan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan anggaran dan keuangan yang transparan sebagai wujud pertanggungjawaban moral, untuk membentuk kultur yang salah satunya menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan.
"Hal tersebut semata-mata untuk memastikan bahwa keuangan negara telah dikelola secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutup Burhanuddin. (dil/jpnn)
Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan tahun 2019
Redaktur & Reporter : Adil
- Belajar dari BLBI, CBC Dorong Kejagung & BPK Sita Dana Judi Online di Bank, E-Wallet & Operator Seluler
- Bagaimana Menghitung Kerugian Lingkungan Kasus Timah? Guru Besar IPB Jelaskan Begini
- Usut Kasus Tom Lembong, Kejagung Sebut Sudah Periksa 126 Saksi
- Lestari Ungkap Perlunya Sikap Antikorupsi untuk Wujudkan Kehidupan Berbangsa Lebih Baik
- Ini Alasan Anggota BPK Dorong UNS Menerapkan University Governance
- KPK Dinilai Perlu Studi ke Kejagung agar Tidak Mudah Kalah di Pengadilan