Kejagung Siap Bantu KPK Usut Bocoran Wikileaks

Wikileaks menyebut korupsi proyek pencetakan uang kertas itu melibatkan dua perusahaan Australia, yakni Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia. Dalam dokumen tertanggal 29 Juli 2014, karyawan dari kedua perusahaan itu diduga menyuap para pejabat tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Tujuannya  untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kertas.

Selang beberapa hari kemudian, SBY langsung memberikan tanggapan. Dalam pernyataanya dia menolak tuduhan yang dilakukan Wikileaks. Dia menerangkan, kewenangan mencetak uang ada pada Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketika itu, dia dan Megawati belum menjabat sebagai Presiden. Untuk membuktikan kebenarannya itu, orang nomor satu di Indonesia itu mempersilahkan pengusutan secara tuntas bagi WNI yang dianggap terlibat.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kembali menegaskan komitmen lembaganya untuk menyelesaikan kasus itu. Dia berharap Australia menunjukkan itikad untuk menyelesaikan informasi dari Wikileaks itu melalui pemberian data. "Semoga otoritas Australia bisa memberi bahan-bahan supaya lebih cepat ditelaah," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bambang Widjojanto juga menyampaikan hal yang sama. Apa yang diungkap Wikileaks disebutnya sangat menyakitkan hati. Apalagi, sampai menuding dua petinggi negara sebagai pelakunya. Dia menyebut tidak ada pilihan lain selain siap bekerja sama dengan Australia untuk mengungkap kasus.(aph/dim)