Kejagung Takut Bocorkan Isi Rekening Dhana

Sedangkan penggelapan pajak, kata Sunarip, sangat berbeda. Wajib pajak sengaja menutupi pendapatan atau asetnya untuk menghindari pembayaran pajak. Dia mengklaim bahwa reformasi pajak yang sudah digeber sejak 2004 belum bisa dikatakan gagal. "Yang penting saat ini adalah mengidentifikasi titik-titik rawan ini," katanya.

Wasekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Luky Djani menganggap sebaliknya. Menurut dia, banyaknya kasus pajak akhir-akhir ini menunjukkan kegagalan birokrasi. "Upaya reformasi birokrasi selama bertahun-tahun sejak 2008 dalam membenahi Ditjen Pajak, Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan mengalami kemuduran," tegasnya.

Reformasi birokrasi, kata Luky, justru jauh dari tujuan utamanya. Pemberian remunerasi sebagai reward dan kode etik sebagai punishment nyatanya gagal membendung penyimpangan dan korupsi terhadap para pegawai. Gejalanya bahkan para PNS lebih mementingkan remunerasi yang notabene merupakan insentif daripada penegakkan kode etik dan peningkatan kinerja. "Kasus DW (Dhana Widyatmina) dan Gayus itu hanya bagian kecil saja. Masih banyak kasus serupa di bawah," katanya. (dim/aga)