Kejagung Tetap Targetkan Awang Farouk
Minggu, 26 Juni 2011 – 06:26 WIB

Kejagung Tetap Targetkan Awang Farouk
JAKARTA - Kendati surat izin pemeriksaan tak kunjung diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kejaksaan Agung akan terus berupaya memeriksa Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk. Wakil Jaksa Agung Darmono memastikan bahwa proses administrasi izin pemeriksaan akan terus berjalan. Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap kepala daerah harus mendapat izin dari presiden. Permohonan pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk verifikasi. Verifikasi dilakukan agar stabilitas daerah tidak terpengaruh terhadap kasus yang menjerat kepala daerah. Selain itu, verifikasi dilakukan agar tidak ada alasan politis pada pemeriksaan kepala daerah.
"Kami tidak akan mandek. Proses administrasi izin pemeriksaan tetap akan berjalan terus," kata Darmono kemarin. Seperti diketahui, Awang Farouk menjadi satu-satunya kepala daerah yang izin pemeriksaannya belum diteken SBY. Dari delapan izin pemeriksaan, hanya izin untuk mantan Bupati Kutai Timur itu yang belum diteken.
Baca Juga:
Darmono memastikan bahwa Kejagung takkan patah arang menyidik kasus korupsi yang diduga dilakukan Awang. Dia juga membantah bahwa ada wacana menghentikan penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi itu. "Penyidikan belum selesai," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kendati surat izin pemeriksaan tak kunjung diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kejaksaan Agung akan terus berupaya memeriksa
BERITA TERKAIT
- Pelayanan Celltech Stem Cell Hadir di RS Pusat Pertahanan Negara
- Setelah 7 Bulan Menderita, Maesaroh Kembali ke Indonesia dengan Bantuan Sarifah Ainun
- Jakarta Kena Efisiensi Rp 38 Miliar, Rano Karno: Enggak Besar
- Sespimmen Polri 2025 Tingkatkan Kemampuan Manajerial Peserta Didik
- Peduli Kesehatan Warga, Polres Banyuasin Resmikan Ambulans Air
- Jelang Muktamar Ke-32 IDI, Praktisi Serukan Kebijakan Kesehatan Berkeadilan