Kejagung Usut Mafia Minyak Goreng, Kemendag: Kami Mendukung
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen mendukung upaya penegakan hukum terkait dugaan gratifikasi ekspor minyak goreng.
“Kami akan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto, Kamis (7/4).
Sebelumnya, Kejakasaan Agung (kejagung) telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan terkait kasus dugaan gratifikasi penerbitan persetujuan ekspor minyak sawit 2021-2022.
Kejagung menyebut ada dua perusahaan yang tidak sesuai persyaratan dan prosedur, justru mendapatkan fasilitas persetujuan ekspor.
Menurut Suhanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah memberikan arahan kepada seluruh pejabat di lingkungan Kemendag agar melakukan pelayanan dengan maksimal dan transparan.
"Sejak awal, Mendag minta seluruh jajarannya berkomitmen menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan proaktif terhadap penindakan pelanggaran prosedur," ungkap Suhanto.
Kemudian, para pegawai juga diminta menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam hal ini, Kemendag memastikan pelayanan publik terkait perizinan ekspor tidak akan terganggu dan berjalan normal.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen mendukung upaya penegakan hukum terkait dugaan gratifikasi ekspor dan mafia minyak goreng
- Kebijakan Tom Lembong Impor Gula Sesuai Kepmenperindag 572, Tak Bisa Dipidana
- Sahroni Desak Kejagung Sikat Semua yang Terlibat Kasus Ronald Tannur hingga Tingkat MA
- Dukungan Bebaskan Tom Lembong Terus Mengalir, Kejagung Dianggap Ugal-ugalan
- Mendag Buka-bukaan Penyebab Kenaikan Harga Minyakita
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Harga Minyak Goreng Meroket, Kemendag Akui Ada Kenaikan