Kejaksaan Abaikan Rekomendasi Tim 8

Kejaksaan, kata Hendarman, sudah yakin unsur-unsur pemerasan itu sudah terpenuhi. Dia bahkan menjanjikan ada empat hingga lima alat bukti untuk menjerat dua pimpinan non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Selain itu, Hendarman menuding Tim 8 tidak konsisten dalam rekomendasinya. Tim meminta Polri memberi SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau Kejaksaan Agung memberi SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), atau memberi deponering. Itu, kata Hendarman, saling bertolak belakang satu sama lain.

SP3 atau SKPP ditetapkan pada suatu kasus apabila kurang alat bukti. Sementara, deponering diberikan apabila suatu kasus cukup alat bukti, namun karena kepentingan masyarakat luas lebih besar harus dihentikan.

"Bagaimana mungkin Tim 8 menyarankan deponering, pada saat yang sama menyarankan SP3 atau SKPP. Mereka menyatakan kurang bukti, karena itu harus SP3 atau SKPP. Tapi mereka juga menyarankan deponering. Itu berarti mereka menganggap bukti-bukti lengkap. Itu kan tidak konsisten," katanya.