Kejaksaan Belum Mau Periksa SBY

JAKARTA - Kejaksaan Agung belum mau menanggapi apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dijadikan saksi kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Umum (Sisminbakum), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.

"Nanti kita baca dulu aja (putusan MK)," kata Wakil Jaksa Agung Darmono saat dicegat wartawan di Jakarta, Senin (8/8).

Darmono langsung memasuki mobil dinasnya saat ditanya wartawan apakah putusan MK tersebut membuka peluang pemeriksaan SBY serta mantan Presiden Megawati seperti yang diminta Yusril. "Pokoknya kita pelajari dulu, jangan mancing-mancing," elaknya lagi.

Dalam putusannya, hakim MK yang diketuai Mahfud MD menyebutkan langkah aparat hukum  yang menghilangkan permintaan agar saksi dan/atau ahli yang menguntungkan  tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,