Kejaksaan Bidik KPU Parimo

PALU- Kejaksaan Sulawesi Tengah mencium aroma korupsi dalam proses Pilkada di Parimo, Sulawesi Tengah pada 2009 lalu. Paling tidak, dugaan korupsi ini berawal dari proses penunjukan langsung pengadaan logistik pilkada.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng Puji Harjono SH melalui Kasi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Laode Amili SH mengatakan telah melakukan proses penyelidikan dalam kasus tersebut. "Sudah ada delapan nama yang diminta keterangan saat penyelidikan," jelas Laode.

Informasi yang dihimpun Radar Sulteng (JPNN Grup), dugaan korupsi itu berawal ketika KPU Parigi Moutong membekukan panitia tender Pilkada yang telah dibentuk. KPU mengeluarkan kebijakan Penunjukan Langsung (PL) pengadaan logistik pilkada.

Tiga perusahaan ditunjuk langsung yaitu CV Wilda Makassar (WM) untuk pekerjaan pengadaan surat suara, CV Tora Tora Membangun (TTM) untuk pengadaan tinta, dan CV Karya untuk pengadaan kartu pemilih. Penunjukan langsung itu diduga menyalahi Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.