Kejaksaan Dituding Lemah Tindak Kepala Daerah

JAKARTA - Kehadiran Awang Faroek di rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kejaksaan Agung (Kejagung) Rabu (25/8) lalu mendapat sorotan. Pasalnya, gubernur Kalimantan Timur tersebut masih berstatus tersangka. Apalagi Kejagung belum bisa memeriksa yang bersangkutan karena izin pemeriksaan belum diberikan Presiden.

    

"Kehadirannya menunjukan terkadang aparat penegak hukum kita lemah terhadap koruptor," kata Koordinator MAPPI Choky Risda Ramadhan di Jakarta, Minggu (5/8).  Choky menilai, kehadiran Awang menunjukkan ketidakmampuan Kejaksaan menindak tersangka dari kalangan pejabat negara.

    

Awang Faroek ditetapkan sebagai tersangka penjualan dan pengalihan saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai Rp 576 miliar pada Juli 2010. Kejaksaan beralasan belum bisa melanjutkan kasusnya karena masih menunggu putusan kasasi  Direktur Utama Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur Apidian Triwahyudi. Langkah ini dilakukan karena Anung dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Kaltim sementara Apidian dibebaskan.

    

Dalam rapat kabinet di Kejagung, Awang hadir karena undangan Presiden. Dia bahkan pernah mendampingi Presiden dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pembangunan berkelanjutan di Brasil. Padahal, status Awang masih dikenakan pencekalan dari bepergian ke luar negeri.