Kejaksaan Harus Cermat Tangani Bioremediasi Chevron
Rabu, 02 Mei 2012 – 21:01 WIB

Kejaksaan Harus Cermat Tangani Bioremediasi Chevron
JAKARTA - Guru Besar Manajemen Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Ir Surna Tjahja Djajadiningrat MS mengingatkan Kejaksaan Agung untuk berhati-hati dalam menangani dugaan korupsi pada proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia di Riau. Surna mengatakan, proyek bioremadiasi harus dilihat secara objektif.
Menurut Surna, perlu adanya penanganan yang mendalam dengan melibatkan saksi ahli yang kompeten dan mengerti tentang teknologi bioremediasi. Sebab, bioremadiasi tergolong teknologi baru dalam penanganan limbah.
“Saya sendiri meragukan, tidak percaya kalau perusahaan multinasional seperti Chevron membuat kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Ini masalah bagaimana menjaga citra perusahaan,” jelas Surna kepada wartawan, Rabu (2/5), di Jakarta.
Bahkan menurut Surna, kantor pusat Chevron bisa dimintai pertanggungjawaban untuk menjelaskan ke masyarakat mengenai penggunaan teknologi bioremediasi. “Itu teknologi canggih, masih baru. Sejauhmana Chevron sudah menggunakan teknologi bioremediasi, apakah sudah terbukti secara ilmiah dan praktek. Apakah secara keilmuan teknologi ini bisa dibuktikan kemampuannya. Saya yakin Chevron bisa menjelaskan dengan baik,” paparnya.
JAKARTA - Guru Besar Manajemen Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Ir Surna Tjahja Djajadiningrat MS mengingatkan Kejaksaan Agung untuk
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar