Kejaksaan Tahan Pejabat BPN Kalbar

Jasman juga menganggap proses ganti rugi disebutkan sudah sesuai prosedur adalah janggal. Karena proses mediasi yang dilakukan tidak selayaknya langsung merekomendasikan membayar ganti rugi. Tapi idealnya merekomendasikan diproses ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Kalau memang itu betul belum ada atas hak, bagaimana membangun lapas dulu. Tidak semudah itu mediasi langsung ke ganti rugi tanah. Untuk kepemilikan tanah sudah diuji ke pengadilan. Tim mediasi seharusnya mengatakan uji secara hukum. Jangan rekomendasi bayar,” kata Jasman.

Jasman juga menambahkan tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang membantah kejanggalan kasus ganti rugi tanah. Tapi yang jelas tanah telah dikuasai lapas. Namun diharuskan ganti rugi kepada pihak yang mengaku pemilik. Padahal kepemilikan tersebut perlu diuji secara hukum.

“Tolong dijelaskan ke masyarakat, sewaktu membangun lapas tahun 1982, sampai bagaimana bisa timbul anggaran di tahun 2010 untuk ganti rugi tanah. Kita sedang telusuri aktor intelektual,” kata dia. (sul/equ)