Kejaksaan Tetapkan Tersangka Skandal Timah, Presiden KAI: Buru Juga 4 Smelter Lain

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan seorang tersangka atas nama TT dalam skandal di PT Timah.
Namun, penetapan tersangka baru ini terkait penghalangan penyidikan (obstruction of justice) dan belum menyentuh perkara pokok, yakni tata niaga komoditas timah.
Selain itu, penyidikan perkara pokok sejak disidik awal Oktober 2023 tak urung dikritisi banyak pihak lantaran terkesan hanya menyentuh CV. Venus Inti Perkasa dan sebaliknya terhadap PT. Refind Bangka TIN, PT. Sariwiguna, PT. Tinindo Inter Nusa dan PT Stanindo Inti Perkasa.
Padahal, keempat perusahaan Smelter lain yang diduga dimiliki pengusaha kakap setempat terlibat dalam Pola Kerjasama dengan PT. Timah sejak 2018 yang diduga secara "sengaja" menguntungkan kelima Smelter.
Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar menyatakan Kejaksaan seharusnya bekerja secara transparan dan tidak pilih kasih.
"Bila perkaranya terkait 5 Smelter, harusnya lima-limanya dikejar dan tidak terkesan hanya CV. Venus Inti Perkara saja, " pintanya kepada wartawan, Selasa (30/1).
Dia berharap Kejagung harus menghilangkan kesan tersebut dan secepatnya menguber dugaan keterlibatan empat Smelter lainnya.
"Pak Jaksa Agung harus tegas, sebab ini bakal terkait dengan Trust Publik. Kita penuh harap Trust Publik ini makin melambung dan tidak berhenti pada angka 80 persen, " ujarnya mengingatkan.
Namun, penetapan tersangka baru ini terkait penghalangan penyidikan (obstruction of justice) dan belum menyentuh perkara pokok
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
- IMM UIN Sumut Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Singgung Warisan Kolonial
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan
- Sidang Perkara Retrofit PLTU Bukit Asam, Saksi Akui Proyek Dibahas di Kantor PT HJM
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya
- Akademisi di Makassar Sebut Asas Dominus Litis Bisa Lahirkan Penyalahgunaan Kewenangan