Kejaksaan Tolak Tangani Korupsi di Bawah Rp 50 Juta

Langkah ini dilakukan karena dengan kemampuan finansialnya yang kuat, para tersangka korupsi bisa melakukan segala cara agar terlepas dari jerat hukum. Mulai dari mengadukan kasusnya  kemana-mana,  sampai menghadirkan saksi ahli untuk mengugurkan pembuktian jaksa saat perkaranya disidangkan.

Kendala lain, tambah Andhi,  minimnya jumlah pengadilan tipikor yang hanya ada satu di tiap provinsi. Idealnya, tambah mantan Kajati DKI ini, pengadilan tipikor juga ada di tingkat kabupaten kota. Termasuk pula, lapas khusus Tipikor di tiap provinsi.

"Waktu mau nitip terdakwa tipikor, kita malah sering ditolak pihak lapas," ungkap Andhi. Permasalah lain yang krusial, lanjut dia, banyaknya hakim yang tak kompeten atau tak berpengalaman dalam menangani perkara korupsi. Tak heran sering muncul putusan yang kontroversial.(pra/jpnn)