Kejar Ketertinggalan Infrastruktur dengan Alokasi Dana Besar
Namun, untuk mengejar target tersebut, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut hanya melalui dana yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan negara, baik dari pajak maupun di luar pajak.
Untuk itu, pemerintah juga memerlukan pembiayaan melalui pinjaman yang dilakukan secara terencana, diperhitungan dengan sebaik-baiknya, dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
Menurut Scenaider, ada sejumlah cara agar pinjaman tetap dapat terkelola dengan baik dan dalam posisi aman.
Misalnya, memilih waktu jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan pembiayaan
Begitu juga pemilihan mata uang untuk pinjaman yang juga diajukan juga berbeda-beda.
Pasalnya, masing-masing mata uang memiliki potensi risikonya masing-masing.
“Saat Indonesia krisis tahun 1998, sebagian besar pinjaman kita ada dalam bentuk dolar. Saat ini beragam sehingga lebih terjaga,” ujarnya.
Seluruh potensi risiko tersebut harus diperhitungan dengan benar dan dikelola dengan hati-hati.
Pemerintah Indonesia terus berusaha mencegah bencana di masa mendatang yang diakibatkan ketertinggalan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- Sektor Properti di Batam Diprediksi Meningkat di 2025
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- Lion Parcel dan Indah Logistik Bekerja Sama untuk Perkuat Infrastruktur Pengiriman
- 4 Fakta Penting Kinerja APBN hingga Oktober 2024, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 231,7 T
- Jika Terpilih jadi Gubernur, Ridwan Kamil Janjikan Warga Dapat Bansos Double
- Mawardi-Anita Berjanji Membangun Infrastruktur Merata di Sumsel